Antara Aksi Damai Kepala Desa dan SILATNAS PPDI -3

Ngawi. Pasca aksi damai Kepala Desa didepan gedung DPR RI yang menuai berbagai macam pendapat dari tokoh politik, tokoh masyarakat, Praktisi Hukum, Media sosial, LSM, dll. Bahkan dari Kepala Desa itu sendiri antara pro dan kontra. Kini aksi semua Perangkat Desa yang dikemas dengan acara SILATNAS-3 PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) menuju Jakarta, untuk menyampaikan aspirasinya. Koresponden WEB DESA Karangasri yang berada dilokasi melaporkan peserta SILATNAS-3 PPDI mulai berdatangan dari berbagai daerah sejak pukul 03.00 WIB dengan berkendara Bus ataupun kendaraan pribadi.

Ada beberapa Daftar Inventaris Masalah dan Rekomendasi Usulan dalam SILATNAS-3 PPDI antara lain

- Penetapan/Penerbitan dari MENDAGRI tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

- Menolak secara tegas jabatan Perangkat Desa disamakan dengan Kepala Desa.

- SILTAP dan Tunjangan bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Umum atau DAU.

(Lebih rinci terkait dengan usulan PPDI bisa dilihat di DAFTAR INVENTARIS MASALAH dan REKOMENDASI USULAN SILATNAS PPDI-III)

Aksi Damai Kepala Desa tanggal 17 Januari 2023 ditempat yang sama terkait REVISI UU NO.6 2014 Pasal 39 ayat 1 tentang masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun menegaskan bahwa jabatan PRADES (Perangkat Desa) disamakan dengan KADES tidak ada dalam usulan tersebut

Aksi yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditempat yang sama dalam waktu yang berlainan lebih bersifat untuk kepentingan jabatan Kades maupun Prades, sebuah kekuatan yang besar antara Kades dan Prades yang berjumlah Ratusan Ribu di seluruh Indonesia kenapa harus beraksi secara terpisah, sebuah pertanyaan "kenapa antara Kades dan Prades tidak beraksi bersama-sama demi untuk kepentingan masyarakat (warga desa) dalam menuntut kenaikan Dana Desa serta kewenangan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri mendasar dari MUSYAWARAH DESA. (demang01)