Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan setiap desa hanya boleh memiliki satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketentuan ini juga berlaku di desa yang badan usahanya mengalami kevakuman atau tidak aktif. Menurut Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, Jika memang BUMDes sedang vakum, Kepala Desa hanya perlu mengaktifkan lagi tanpa melakukan pembentukan ulang. “BUMDes itu untuk satuan desa. Nah setiap desa hanya boleh mendirikan satu BUMDes. Itu bedanya sama BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). ...

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa untuk tidak takut jika ada oknum tertentu yang menekan dan memeras dengan membawa proposal.    Hal ini bila Kades telah menjalankan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melibatkan banyak warga melalui musyawarah desa dalam setiap perencanaan pembangunan.    "Tidak perlu takut dengan siapapun, yang penting kita kerjanya benar," pria yang akrab disapa Gus Halim ini dalam Talk Hightlight Radio Elshinta, Kamis (9/2/2023) ...

Antara Aksi Damai Kepala Desa dan SILATNAS PPDI -3 Ngawi. Pasca aksi damai Kepala Desa didepan gedung DPR RI yang menuai berbagai macam pendapat dari tokoh politik, tokoh masyarakat, Praktisi Hukum, Media sosial, LSM, dll. Bahkan dari Kepala Desa itu sendiri antara pro dan kontra. Kini aksi semua Perangkat Desa yang dikemas dengan acara SILATNAS-3 PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) menuju Jakarta, untuk menyampaikan aspirasinya. Koresponden WEB DESA Karangasri yang berada dilokasi melaporkan peserta SILATNAS-3 PPDI mulai berdatangan dari ...

Jakarta. Puncak aksi damai puluhan ribu Kepala Desa Se-Indonesia di gedung DPR/MPR RI 17 Januari 2023 untuk menyampaikan aspirasi PERUBAHAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 39 tentang masa jabatan Kepala Desa, dalam aksi tersebut Kepala Desa dibawah naungan KADES INDONESIA BERSATU disingkat KIB serta PERSATUAN APARATUR PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA disingkat PAPDESI bertemu didepan gedung DPR/MPR RI menyuarakan 1 aspirasi tentang masa jabatan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 39 ayat 1 masa jabatan Kepala Desa 6 tahun, ...

Ngawi. Pelaksanaan Silaturahmi Nasional AKD (Asosiasi Kepala Desa) - PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dalam rangka membahas usulan Perubahan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Masa Jabatan Kepala desa. Sebanyak 500 lebih Kepala Desa se-Indonesia hadir di Kurnia Convention Hall Ngawi. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono ST, M.H dalam sambutannya mengatakan "konflik di desa sangatlah kompleks perlu peninjauan kembali masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun agar Kepala Desa mempunyai waktu yang panjang ...